Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) membuka peluang besar bagi Batam dan Kepulauan Riau untuk bertransformasi menjadi salah satu pusat pengembangan industri hijau di Indonesia. Peluang ini perlu diikuti dengan penguatan sektor manufaktur, penguasaan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Babak Baru PLTS 100 GW: Menakar Kesiapan Industri Hijau Indonesia dari Batam” yang merupakan bagian dari Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).
Policy Strategy Coordinator Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Devi Larasati menilai program PLTS 100 GW memiliki potensi yang besar untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia, peluang alih teknologi hijau, hingga penciptaan tenaga kerja di sektor green jobs.
“Proyek ini juga dapat menjadi instrumen kebijakan industri yang efektif apabila pembangunan pembangkit listrik diintegrasikan secara langsung dengan sektor manufaktur dan rantai pasok domestik,” ujar Naomi.
Pemakaian energi hijau dalam industri di Batam akan sejalan dengan penerapan standar global yang semakin ketat seperti aturan penyesuaian batas karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.
Pada konteks Batam, Naomi memandang wilayah ini memiliki keunggulan strategis berkat statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang dapat menarik banyak investasi.
Namun sejalan dengan itu, Naomi menegaskan pembangunan tetap harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kepentingan masyarakat lokal. Salah satu prinsip utama yang perlu diterapkan adalah Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan. Naomi juga menekankan pentingnya penyediaan mekanisme pengaduan independen bagi masyarakat yang terdampak agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil.
Dosen Rekayasa Pembangkit Energi Politeknik Negeri Batam, Arif Febriansyah Juwito, pembangunan proyek PLTS 100 GW perlu berpijak pada kebijakan dan perencanaan ketenagalistrikan nasional yang matang.
“Oleh karena program ini jangan hanya dilihat dari pencapaian besaran angka, tetapi juga dari kesiapan sistem, kebutuhan beban listrik, ketersediaan lahan, regulasi, investasi, teknologi, hingga sumber daya manusia,” terangnya.
Arif melihat Batam memiliki modal awal yang kuat untuk mengembangkan industri energi terbarukan karena memiliki kawasan industri, infrastruktur pendukung, basis manufaktur, serta pengalaman yang memadai dalam bidang teknologi dan otomasi. Perguruan tinggi memegang peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Darwin memaparkan saat ini Kepri telah mulai merintis pengembangan PLTS dalam bentuk ground-mounted (pemasangan di darat), PLTS atap, maupun terapung. Selain sudah digunakan di beberapa kawasan industri, PLTS mulai menyasar pulau-pulau terdepan dan terluar seperti pulau Akar Panjang dan Keranting di Batam hingga Pulau Jaga di Karimun.
“Kebutuhan terhadap PLTS juga cukup tinggi di berbagai desa dan perkampungan nelayan. Berdasarkan usulan Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat lebih kurang 92 lokasi yang mencakup 23 desa atau kampung, yang sebagian di antaranya pasokan listriknya masih terbatas selama 14 jam,” ujar Darwin.
Kepulauan Riau memiliki potensi 1,4 GW hingga 2 GW untuk menyumbang ke dalam program PLTS 100 GW yang akan didukung dari berbagai proyek pemerintah dan swasta. Namun pengembangan PLTS di wilayah ini akan menemukan sejumlah tantangan berupa penyediaan lahan dan kondisi sistem kelistrikan dengan daya mampu pasok terbatas. Maka dari itu diperlukan perencanaan ketenagalistrikan yang cermat.
Ketua Komite Bidang Industri dan Robotika Kadin Kepri, Defri menegaskan target PLTS 100 GW harus dipandang sebagai momentum strategis untuk membangun ekosistem industri secara menyeluruh.
“Ekosistem ini mencakup rantai pasok industri yang utuh, mulai dari penyediaan bahan baku, komponen, manufaktur, tenaga kerja, teknologi, instalasi, commissioning, pemantauan, pemeliharaan (maintenance), hingga tahap daur ulang (recycling),” jelas Defri.
Sebagai langkah konkret untuk periode 2026–2027, Kadin Kepri mendorong tiga agenda utama. Pertama, pemetaan potensi industri dan lokasi PLTS. Kedua, pembangunan proyek percontohan (pilot project) yang mengoptimalkan kapabilitas lokal. Ketiga, peningkatan skala industri nasional dari hulu (bahan baku dan manufaktur) hingga hilir (engineering dan teknologi).
Kontak Media
Yulitavia
Panitia Festival Media Selat Malaka 2026
Email : publikasifesmed.2026@gmail.com
Mobile : +62 813-7203-5992
Website : https://fesmedselatmalaka.org
Instagram : @fesmedselatmalaka
(*)
